10 Agenda Prioritas

1. Atasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang. 
2. Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan. Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/kota. 
3. Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis. 
4. Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam. 
5. Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan. 
6. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri. 
7. Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik. 
8. Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.
9. Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat.
10. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.

Visi dan Misi

VISI

Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.

MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.
2. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera
3. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat
4. Membina pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kerukunan intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai Island of Integrity
6. Meningkatkan peran masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi sera mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
7. Mengembangkan dinamika pemuda, wanita dan olah raga.
8. Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan dan transmigrasi serta memperluas penciptaan lapangan kerja.
9. Membangun infrastruktur dasar masyarakat yang berkualitas dan merata.
10. Memberdayakan dan memperbaiki sistem subsidi, perlindungan sosial, perbaikan pemerataan dan penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin.
11. Melaksanakan Revitalisasi Pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak.
12. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi.
13. Meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui perbaikan insentif untuk kewirausahaan dan akses bagi usaha-usaha menengah, kecil dan mikro serta sektor riil lainnya.
14. Pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
15. Memantapkan, memanfaatkan dan mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim dan melaksanakan reformasi sistem pertanahan.
16. Peningkatan/pembinaan sistem politik keamanan serta ketertiban masyarakat.
17. Mengelola kekayaan budaya dan sejarah serta mengembangkan potensi pariwisata sebagai sumber devisa.

• Kabupaten dan Kota

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi 10 kabupaten dan 4 kota, yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Berau	Tanjungredep
2	Kabupaten Bulungan	Tanjungselor
3	Kabupaten Kutai Barat	Sendawar
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong
5	Kabupaten Kutai Timur	Sangatta
6	Kabupaten Malinau	Malinau
7	Kabupaten Nunukan	Nunukan
8	Kabupaten Paser	Tanah Grogot
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam
10	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale
11	Kota Balikpapan	-
12	Kota Bontang	-
13	Kota Samarinda	-
14	Kota Tarakan	-

Pemerintahan Kaltim

• Daftar Wakil Gubernur

No.	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1.	H.M. Ardans, SH	1983	1988
2.	H. Harsono, S.Sos	1988	1993
3.	Suwarna A.F.	1993	1998
4.	Drs.H. Chaidir Hafiedz	1998	2002
5.	Drs. Yurnalis Ngayoh	1998	2003
6.	Drs. Yurnalis Ngayoh	2003	2006
7.	Farid Wadjdy	2008	sekarang

           Saat ini Gubernur dijabat oleh Awang Faroek Ishak. Ia mencalonkan diri sebagai menjadi Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2008 dan akhirnya terpilih pada putaran kedua dan dilantik pada 17 Desember 2008.

• Pembantu Gubernur

Selanjutnya sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur Kepala Dearah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di daerah ini, dibentuk 2 (dua) Pembantu Gubernur yang bertugas Mengkoordinir Wilayah Utara dan Wilayah Selatan, yaitu:

1. Pembantu Gubernur Wilayah Utara, berkedudukan di Kota Tarakan yang dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan gubernur untuk Wilayah Kabupaten Berau, Bulungan dan Kota Administratif Tarakan.
2. Pembantu Gubernur Wilayah Selatan, berkedudukan di Kota Balikpapan yang dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan gubernur untuk Kotamadya Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Paser dan Kota Administratif Bontang.

Kemudian institusi dua Pembantu Gubernur Kalimantan Timur Wilayah Selatan dan Utara tersebut telah ditiadakan sejak tahun 1999. Kebijakan penghapusan institusi ini semata-mata untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

• Kabupaten dan Kota

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dibagi menjadi 10 kabupaten dan 4 kota, yaitu:

No.	Kabupaten/Kota	Ibu kota
1	Kabupaten Berau	Tanjungredep
2	Kabupaten Bulungan	Tanjungselor
3	Kabupaten Kutai Barat	Sendawar
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Tenggarong
5	Kabupaten Kutai Timur	Sangatta
6	Kabupaten Malinau	Malinau
7	Kabupaten Nunukan	Nunukan
8	Kabupaten Paser	Tanah Grogot
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Penajam
10	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale
11	Kota Balikpapan	-
12	Kota Bontang	-
13	Kota Samarinda	-
14	Kota Tarakan	-

 

• Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).

Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas: 

1. Pembentukan 2 kotamadya, yaitu:

1. Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.            

2. Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
2. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
3. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.

 

• Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Gedung DPRD Kaltim

Berdarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar
2. Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta
3. Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau
4. Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan
5. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.